Kabut ssap akibat dari kebakaran hutan di sejumlah daerah seperti di wilayah Sumatera tepatnya di Pekanbaru, Jambi dan sebagian wilayah Kalimantan, semakin pekat, bahkan membuat perekonomian di Pakanbaru lumpuh serta anak - anak tidak bisa bersekolah karena diliburkan.

Terkait dengan hal ini, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dari fraksi partai Gerindra, mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil langkah - langkah tegas dan konkrit terkait dengan kabut asap yang semakin membahayakan masyarakat.

"Masalah kabut asap ini sudah terjadi selama tiga bulan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil, bahkan kabut asap semakin pekat. Untuk itu Komisi IV DPR meminta agar Presiden mengambil alih masalah kabut asap ini, "ujar Edhy dalam keterangan persnya di ruang wartawan DPR Rabu (07/10/2015).

Edhy yang didampingi oleh Wakil Ketua Titiek Soeharto, Herman Khaeron dan Andi Akmal ini juga menuturkan, bahwa Komisi IV DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.

"Pemerintah harus menambah anggaran untuk mengatasi kebakaran hutan yang semakin parah, dan jangan menunggu keajaiban dari alam dengan menunggu turunnya hujan, tanpa melakukan langkah - langkah yang konkrit untuk menghentikan kabut asap ini, "jelas Edhy.

Lebih lanjut Edhy menjelaskan, Presiden seharusnya memanggil bupati yang daerahnya terkena kabut asap, karena selama ini, belum terlihat Presiden memanggil bupati - bupati untuk membahas masalah kabut asap ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menetapkan kabut asap ini sebagai bencana nasional, dan jangan saling menuding dan menyalahkan akibat dari kabut asap ini.

"Komisi IV meminta kepada pemerintah untuk menetapkan kabut asap ini menjadi bencana nasional, agar seluruh komponen bangsa ini bersama - sama bekerja untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Dengan demikian masyarakat yang terkena kabut asap ini bisa terbebas dari musibah ini, "cetus Herman.

Hal senada juga dikatakan Titiek Soeharto yang berharap agar pemerintah Indonesia menerima saja bantuan dari negara - negara tetangga yang ingin membantu untuk memadamkan kebakaran hutan, karena dampaknya juga menganggu negara - negara tersebut.

"Kebakaran hutan ini bukan tahun ini saja terjadi namun setiap tahun. Akibatnya masyarakat di beberapa daerah menjadi korban,  karena itu jangan saling menyalahkan. Apabila Indonesia belum sanggup untuk memadamkan kebakaran hutan ini, jangan ragu untuk menerima bantuan negara lain, "tegasnya. (as)/foto:andri/parle/iw.